UANG KERTAS INDONESIA
Tahun 1946 - 2010
(Serta uang kertas jaman Belanda dan Jepang)
Tahun 1946 - 2010
(Serta uang kertas jaman Belanda dan Jepang)
merdeka adalah Oeang Republik Indonesia atau ORI. Pemerintah
memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya
berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tapi juga sebagai
lambang utama negara merdeka.
Resmi beredar pada 30 Oktober 1946, ORI tampil dalam bentuk uang
kertas bernominal satu sen dengan gambar muka keris terhunus dan
gambar belakang teks undang undang ORI ditandatangani Menteri
Keuangan saat itu A.A. Maramis. Pada hari itu juga dinyatakan bahwa
uang Jepang dan uang Javache Bank tidak berlaku lagi. ORI pertama
dicetak oleh Percetakan Canisius dengan desain sederhana dengan
dua warna dan memakai pengaman serat halus.
Presiden Soekarno menjadi tokoh yang paling sering tampil dalam
desain uang kertas ORI dan uang kertas Seri ORI II yang terbit di
Jogjakarata pada 1 Januari 1947, Seri ORI III di Jogjakarta pada 26
Juli 1947, Seri ORI Baru di Jogjakarta pada 17 Agustus 1949, dan
Seri 17 Agustus 1949, dan Seri Republik Indonesia Serikat (RIS) di
Jakarta pada 1 Januari 1950.
Meski masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah diterima
di seluruh wilayah Republik Indonesia dan ikut menggelorakan
semangat perlawanan terhadap penjajah. Pada Mei 1946, saat suasana
di Jakarta genting, maka Pemerintah RI memutuskan untuk
melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di
Jogjakarta, Surakarta dan Malang. (Sumber: Wikipedia).
Uang kertas ORI (Oeang Republik Indonesia)
27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam Konferensi Meja Bundar yaitu Republik
Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh
United Nations Commission for Indonesia (UNCI). (UNCI) sebagai perwakilan PBB.
Pemerintahan RIS (kabinet ministerial) dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, sedangkan
Presidennya adalah Soekarno. Republik Indonesia Serikat yang beribu kota di Jakarta, terdiri beberapa
negara bagian, yaitu:
Republik Indonesia.
Negara Indonesia Timur.
Negara Pasundan..
Negara Jawa Timur.
Negara Madura.
Negara Sumatra Timur.
Negara Sumatra Selatan.
Di samping itu, ada juga negaranegara yang berdiri
sendiri dan tak tergabung dalam federasi, yaitu:
Jawa Tengah.
Kalimantan Barat.
Dayak Besar.
Daerah Banjar.
Kalimantan Tenggara.
Kalimantan Timur (tidak temasuk bekas wilayah
Kesultanan Pasir).
Bangka.
Belitung.
Riau.
Republik Indonesia Serikatdibubarkan pada 17
Agustus 1950, dan kembali menjadi Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dengan kendali sepenuhnya dari
presiden Soekarno (kabinet presidential) beserta wakil
presiden Mohammad Hatta. (Sumber: Wikipedia).
UANG KERTAS REPUBLIK INDONESIA
1951
1951
UANG KERTAS BANK INDONESIA
Sekilas Sejarah Berdirinya Bank Indonesia (BI)
Sebelum kelahiran Bank Indonesia, kebijakan moneter secara terbatas telah dilaksanakan oleh bank sirkulasi
pada saat itu, yaitu De Javasche Bank.
Agar pengelolaan bank sentral dapat dilakukan menurut kebijakan pemerintah di bidang moneter dan
perekonomian, maka pada tahun 1951 De Javasche Bank dinasionalisasikan. Setelah itu didirikan Bank
Indonesia milik negara, dengan badan hukum berdasarkan UndangUndang (UU) No. 11 tahun 1953
tentang Penetapan UndangUndang Pokok Bank Indonesia.
Dalam UndangUndang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan UndangUndang Pokok Bank Indonesia,
dijelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) didirikan untuk menggantikan De Javasche Bank N.V. sekaligus
bertindak sebagai bank sentral Indonesia. Sebagai badan hukum milik negara, BI berhak melakukan
tugastugas berdasarkan UndangUndang Bank Sentral. Berkedudukan di Jakarta, BI mengemban
tugas, antara lain: menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia,
memajukan perkembangan urusan kredit, dan melakukan pengawasan pada urusan kredit tersebut.
Sekilas Sejarah Berdirinya Bank Indonesia (BI)
Sebelum kelahiran Bank Indonesia, kebijakan moneter secara terbatas telah dilaksanakan oleh bank sirkulasi
pada saat itu, yaitu De Javasche Bank.
Agar pengelolaan bank sentral dapat dilakukan menurut kebijakan pemerintah di bidang moneter dan
perekonomian, maka pada tahun 1951 De Javasche Bank dinasionalisasikan. Setelah itu didirikan Bank
Indonesia milik negara, dengan badan hukum berdasarkan UndangUndang (UU) No. 11 tahun 1953
tentang Penetapan UndangUndang Pokok Bank Indonesia.
Dalam UndangUndang (UU) No. 11 tahun 1953 tentang Penetapan UndangUndang Pokok Bank Indonesia,
dijelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) didirikan untuk menggantikan De Javasche Bank N.V. sekaligus
bertindak sebagai bank sentral Indonesia. Sebagai badan hukum milik negara, BI berhak melakukan
tugastugas berdasarkan UndangUndang Bank Sentral. Berkedudukan di Jakarta, BI mengemban
tugas, antara lain: menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia,
memajukan perkembangan urusan kredit, dan melakukan pengawasan pada urusan kredit tersebut.
Pada saat undangundang tersebut dirumuskan, Presiden De Javasche Bank, Mr. Sjafruddin
Prawiranegara, dalam laporan tahunan De Javasche Bank tahun 1951/1952, mengungkapkan
kekhawatirannya bahwa hak bank sirkulasi untuk mencetak dan mengedarkan uang, dapat dimanfaatkan
oleh pemerintah sebagai sumber keuangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dibentuk
Dewan Koordinasi sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah sebagai pemilik dengan pihak
bank sentral yang memerlukan independensi dalam hal penetapan dan/atau pelaksanaan kebijakan moneter.
Dengan modal bank sebesar Rp 25 juta, BI memiliki usahausaha bank antara lain: memindahkan uang
(melalui surat atau pemberitahuan dengan telegram, wesel tunjuk, dan lainlain), menerima dan
membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order, dan suratsurat
utang, serta beberapa usaha lainnya.
Berkaitan dengan hubungan BI dan pemerintah, telah ditetapkan dalam UU tersebut, bahwa BI wajib
menyelenggarakan kas umum negara dan bertindak sebagai pemegang kas pemerintah Republik Indonesia
(RI). BI juga memberi uang muka dalam rekening koran kepada pemerintah RI.
Prawiranegara, dalam laporan tahunan De Javasche Bank tahun 1951/1952, mengungkapkan
kekhawatirannya bahwa hak bank sirkulasi untuk mencetak dan mengedarkan uang, dapat dimanfaatkan
oleh pemerintah sebagai sumber keuangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dibentuk
Dewan Koordinasi sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah sebagai pemilik dengan pihak
bank sentral yang memerlukan independensi dalam hal penetapan dan/atau pelaksanaan kebijakan moneter.
Dengan modal bank sebesar Rp 25 juta, BI memiliki usahausaha bank antara lain: memindahkan uang
(melalui surat atau pemberitahuan dengan telegram, wesel tunjuk, dan lainlain), menerima dan
membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order, dan suratsurat
utang, serta beberapa usaha lainnya.
Berkaitan dengan hubungan BI dan pemerintah, telah ditetapkan dalam UU tersebut, bahwa BI wajib
menyelenggarakan kas umum negara dan bertindak sebagai pemegang kas pemerintah Republik Indonesia
(RI). BI juga memberi uang muka dalam rekening koran kepada pemerintah RI.
Pada awal berdirinya, struktur organisasi BI meliputi 12 bagian di kantor pusat Jakarta, 15 kantor cabang di
dalam negeri, dan 2 (dua) kantor perwakilan di luar negeri. Bagianbagian yang terdapat di kantor pusat
adalah: bagian pembukuan, bagian kas dan uang kertas bank, bagian urusan efek, bagian pemberian
kredit Jakarta, bagian sekretaris dan urusan pegawai, bagian urusan wesel, bagian pemberian kredit pusat,
dana devisa, bagian statistik ekonomi, urusan umum, bagian luar negeri, dan bagian administrasi pusat.
15 kantor cabang yang terdapat di dalam negeri adalah Manado, Pontianak, Kediri, Yogyakarta,
Palembang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Malang, Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, Padang, dan
Cirebon. Sedangkan 2 kantor di luar negeri adalah bank cabang Amsterdam dan New York.
Direksi bank pada periode ini terdiri atas seorang gubernur (pimpinan), seorang gubernur pengganti I,
seorang gubernur pengganti II, dan beberapa orang direktur. Gubernur yang menjabat pada periode
19531959 adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Loekman Hakim.
dalam negeri, dan 2 (dua) kantor perwakilan di luar negeri. Bagianbagian yang terdapat di kantor pusat
adalah: bagian pembukuan, bagian kas dan uang kertas bank, bagian urusan efek, bagian pemberian
kredit Jakarta, bagian sekretaris dan urusan pegawai, bagian urusan wesel, bagian pemberian kredit pusat,
dana devisa, bagian statistik ekonomi, urusan umum, bagian luar negeri, dan bagian administrasi pusat.
15 kantor cabang yang terdapat di dalam negeri adalah Manado, Pontianak, Kediri, Yogyakarta,
Palembang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Malang, Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, Padang, dan
Cirebon. Sedangkan 2 kantor di luar negeri adalah bank cabang Amsterdam dan New York.
Direksi bank pada periode ini terdiri atas seorang gubernur (pimpinan), seorang gubernur pengganti I,
seorang gubernur pengganti II, dan beberapa orang direktur. Gubernur yang menjabat pada periode
19531959 adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Loekman Hakim.
Susunan personalia di kantor pusat antara lain Ong Sian Tjong yang menjabat sebagai Kepala Bagian
Pembukuan, R.H. Djajakoesoema sebagai Kepala Bagian Pembantu Sekretarie, dan Go Wie Kie sebagai
Kepala Bagian Pembantu Wesel. Di kantor cabang antara lain adalah Tan Liang Oen, Agoes Gelar Datoek
Radjo Nan Gadang, M. Rifai, D.D Ranti, dan beberapa orang lainnya.
Selama periode 19531959, dilakukan peresmian dan penutupan beberapa kantor cabang dan kantor
perwakilan.Pembukaan kantor cabang dilakukan di Ambon (17 Maret 1956), Ampenan (15 Agustus 1957),
dan Jember (8 Februari 1958). (Sumber: Bank Indonesia)
Pembukuan, R.H. Djajakoesoema sebagai Kepala Bagian Pembantu Sekretarie, dan Go Wie Kie sebagai
Kepala Bagian Pembantu Wesel. Di kantor cabang antara lain adalah Tan Liang Oen, Agoes Gelar Datoek
Radjo Nan Gadang, M. Rifai, D.D Ranti, dan beberapa orang lainnya.
Selama periode 19531959, dilakukan peresmian dan penutupan beberapa kantor cabang dan kantor
perwakilan.Pembukaan kantor cabang dilakukan di Ambon (17 Maret 1956), Ampenan (15 Agustus 1957),
dan Jember (8 Februari 1958). (Sumber: Bank Indonesia)
UANG KERTASKAN BELANDA
(Netherland Indie)
UANG KERN JEPANG
(Dai Nippon), 1942 1945
UANG ORIDA (Oeudonesia Daerah
Atjeh),9471948
Uang Republikipinsi Sumatra
(URIPS)1948
Uang Kertas PRRI
( Pemerintah Reepublik Revolusioner Indonesia)
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia(biasa
disingkat dengan PRRI) merupakan sebuah gerakan
koreksi dari daerah akibat ketimpangan pembangunan
antara pusat (Jakarta) dengan daerahdaerah lain, dan
semakin kuatnya cengkraman PKI terhadap kekuasaan
melalui Presiden Soekarno. Gerakan koreksi ini
mencapai puncaknya tanggal 15 Februari 1958 dengan
keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan di
Padang, Sumatera Barat.
Semua tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan,
pendiri dan pembela NKRI. Sebagaimana ditegaskan
Ahmad Husein dalam rapat Penguasa Militer di Istana
Negara April 1957; Landasan perjuangan daerah tetap
Republik Proklamasi dan berkewajiban untuk
menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indoensia
tercinta.
Namun, gerakan koreksi atau gerakan penyelamatan
negara yang tumbuh di daerahdaerah itu dipukul
habis oleh Pusat (Jakarta) dengan mengerahkan
pasukan darat, laut dan udara ke Sumatra Tengah dan
Sulawersi Utara, sebuah pengerahan pasukan militer
terbesar yang pernah tercatat di Indonesia.
Sampai sekarang, gerakan koreksi dari daerah ini
masih selalu kelam. Dan di dalam bukubuku sejarah
Indonesia selalu disebutkan bahwa PRRI adalah
gerakan pemberontakan, dan gerakan anti Jawa.
Namun sejarah akan selalu berhasrat untuk terus diluruskan.
Kabinet PRRI
*Mr. Sjafruddin Prawinegara sebagai Perdana Menteri
merangkap Menteri Keuangan,
*Dahlan Djambek sebagai Menteri Dalam Negeri,
kemudian diserahkan kepada Mr. Assaat Dt. Mudo,
*Maluddin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri,
*Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai
Menteri Perhubungan dan Pelayaran,
*Moh. Syafei sebagai Menteri PPK dan Kesehatan,
*J.F. Warouw sebagai Menteri Pembangunan,
*Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian dan
Perburuhan,
*Muchtar Lintang sebagai Menteri Agama,
*Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan,
*Ayah Gani Usman sebagai Menteri Sosial,
*Dahlan Djambek sebagai Menteri Pos dan
Telekomunikasi setelah Mr. Assaat sampai di Padang. –
(Sumber: Wikipedia).
Referensi:
http://iwandahnial.wordpress.com
Artikel lainnya yang perlu anda baca:
Math Games Money
Game Interaktif Matematika
Penyelesaian Persegi Ajaib 3 X 3
Math Game Pita Mobius
Math Game Picture 1
0 komentar:
Posting Komentar